Yang Hilang Belum Terganti (2)



Meneruskan impian sang Ayah, Sultan Jauhar al Alam tercatat
mempu berkomunikasi dengan Eropa secara langsung tanpa perantara seorang
penterjemah. Ia juga diketahui sempat mengabdi dikapal ‘Nonsuch’ untuk
mempelajari bakat-bakat navigasi. Ia juga melanjutkan memperkerjakan orang
Eropa sebagai penasehat.
  
Motor Oposisi yang
Menghilang
Saya tidak bisa menyebutkan bahwa Keterkaitan dengan
Eropa ini menjadi satu satunya alasan perlawanan  uleebalang dan orang
kaya kala itu. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada alasan lain dimana
kesultanan berlaku dzalim dan lebih mengedepankan kepentingan kelompoknya yang menyebabkan
pemberontakan-pemberontakan ini menyebar seperti api yang semakin
menjalar di sepanjang abad ke-18 hingga paruh pertama abad ke-19.
Catatan-catatan yang terekam ini menjelaskan bahwa
benar ada peralihan perspektif kesultanan Aceh. Masa Peralihan biasanya selalu
diikuti dengan masa adjustasi atau adaptasi dari sistem lama pada sistem baru
dimana lebih banyak memihak pada keuntungan kesultanan dan kroni-kroninya saja
tapi tidak mengindahkan keuntungan setara dengan yang lain.
Hal ini juga dikuatkan dengan realita melemahnya peran ulama dalam kesultanan
setelah wafatnya Syeikh Abdurrauf al Singkili. Hingga abad ke 19 pun tidak begitu
terdengar ulama yang punya pengaruh lebih besar dari pada Sultan dan
uleebalang.
Resistansi-resistansi melawan pemerintahan dzalim ini terus
berlanjut hingga abad ke-19. Ketika Sutan Ibrahim mansur Syah berhasil duduk
ditampuk kekuasaan, ia membawa gelombang lain dimana ikatan dengan
penguasa-penguasa Muslim dihidupkan kembali dan kedua kelompok diatas tercatat tidak melakukan
pemberontakan signifikan terhadap kesultanan.
Sepanjang abad ke-19, peran kedua kelompok diatas tidak bisa
diabaikan meskipun uleebalang and orang kaya saat itu telah menunjukkan
perpecahan antara keberpihakan dengan Eropa atau kesultanan. Namun ketika
Belanda mengikrarkan perang terhadap kesultanana Aceh pada tahun 1873,
majoritas Uleebalang memberikan dukungan langsung atau tidak langsung
meskipun pada tahun tahun akhir perjuangan, jumlah mereka disisi Belanda kian
meningkat.
Mempertahankan pandangan dan hidup dibawah keadaan perang selama
lebih dari 40 tahun bukanlah hal yang mudah, apalagi ketika Belanda
berjanji penaklukkan Aceh tidak akan menghalangi praktek Agama Islam
sebagaimana kepercayaan terhadap hak beragama sesuai keyakinan masing masing
menjadi sebuah trend bagi pemerintahan kolonial masa itu. Uleebalang dan orang
kaya yang juga memahami ilmu agama dan hampir selalu didampingi oleh
ahli agama kebanyakannya memilih melanjutkan perjuangan meskipun ada beberapa
kelompok yang ‘on and off’ menyatakan takluk pada Belanda atau
mendukung sepenuhnya Aceh diambil alih pemerintahannya oleh Belanda. Dalam
perang ini pula, uleebalang dan orang kaya yang benar benar
berpengaruh banyak yang tewas. Perang tidak membiarkan
mereka meninggalkan legasi apapun kecuali barangkali harta berupa tanah dan
keturunan yang tidak sempat mencicipi pembaharuan pengetahuan. Artinya
perang ini menjadikan Aceh tertinggal dengan perkembangan dunia masa itu,
apalagi perkembangan teknologi yang secara terus menerus dilahirkan
oleh Barat. Atau barangkali perang ini pula yang menyebabkan Aceh
enggan dengan apa yang dibawa dari Barat.
Melalui periode ini juga Belanda secara perlahan menggantikan
sistem federal Aceh kepada sistem feudalisme yang diberikan
kewenangannya kepada uleebalang uleebalang yang menyatakan setia
kepada rejim kolonial. Perkembangan ini menuntun pada menyurutnya fungsi
uleebalang sebagai kepada adat dan penegak ilmu-ilmu agama. Sebaliknya mereka
memangku peran ‘juragan’ yang hanya mengelola tanah yang diberikan
Belanda dan mengaplikasikan aturan aturan dagang dan pajak yang diberikan
Belanda, tanpa ‘dicelomoti’ dengan nilai nilai keyakinan. Secara alami,
dikotomi fungsi uleebalang secara langsung berpengaruh pada kemusnahan sistem
pemerintahan tradisional Aceh. Tata Kesultanan Aceh telah timpang. Peran dan
eksistensi Kelompok ini semakin hilang secara berangsur dalam dekade
selanjutnya. 
Ketika Bom Hiroshima menyerang Jepang, Belanda tidak memutuskan
untuk kembali ke Aceh sebaliknya menyerahkan kedaulatan Aceh untuk ‘diurus
total’ oleh Batavia (baca: Jakarta) yang sudah terlebih dahulu tunduk
kepada Belanda selama lebih kurang 350 tahun atau lebih dari 5 generasi. Apa yang terjadi
setelah ini kemudian dikenal dengan nama Prang Cumbok.  Banyak uleebalang yang menyelamatkan
diri ke Batavia dan melanjutkan hidup disana dari generasi ke generasi.
Matahari belum Kembali
Kedua kelompok ini yang dulunya menjadi satu satunya
kendaraan untuk memobilisasi pemberontakan semakin tak terlihat sepanjang abad
ke-20. Selain barangkali karena alasan-alasan dan perkembangan kenyataan yang terjadi
diatas, ini juga dikarenakan oleh adanya dua gelombang yang dihadapi
oleh masyarakat Aceh, yaitu gelombang Westernisasi dan Javanisasi. Kedua
Gelombang ini terlihat masuk ke Aceh dalam waktu hampir bersamaan. Ia telah
menampakkan kiat-kiatnya semenjak pemberlakuan kebijakan etik Belanda sejak
awal abad ke-20 dimana terlihat ada banyak keleluasan masyarakat dalam menuntut
pendidikan ditambah lagi dengan  peredaran koran dan buku-buku yang semakin
meluas. Sedangkan Javanisasi atau dalam bahasa halusnya Indonesianisasi ini
telah mengambil tempat sejak periode kemerdekaan Indonesia dimana pada tahun
tahun selanjutnya sistem tradisional Aceh dalam gelombang besar terhempas dalam
kebijakan-kebijakan tatanegara keindonesiaan misalnya seperti yang bisa
dilihat dalam ketentuan kebijakan kepada bupati, lurah, yang jelas tidak disadur
dari sistem tradisional Aceh. Atau contoh lainnya sebagaimana yang bisa
disaksikan dalam kebijakan dimana desa desa di Aceh yang dulunya
disatukan dalam bentuk mukim dipecahkan menjadi puluhan desa dan diputuskan
kepengurusannya dibawah camat atau kabupaten, menggantikan sistem sebelumnya
dimana mukim dikepalai oleh panglima sagi yang juga merupakan
uleebalang dan orang kaya yang tidak hanya diberikan kebijakan
automoni dalam mengelola ekonomi mukimnya tapi juga memiliki autonomi dalam
perpolitikan. Asimilasi Indonesianisasi ini semakin kencang  ketika sarana
sarana teknologi seperti radio dan televisi memasuki kancah kehidupan sehari
hari masyarakat awam. Apa yangditeriakkan oleh Daud beureueh mewakili
keinginan untuk mengembalikan sistem tradisional Aceh pada rakyat Aceh. Tetapi
menyedihkan bahwa kenyataannya komponen komponen sistem tradisional itu telah
lama memudar dan hilang sejak sebelum Beliau lahir. Barangkali hanya
Islam yang tertinggal. Mungkin ini juga yang ia sadari
dalam pergerakannya.
Masa-masa peningkatan produktifitas intelektualisme Aceh mulai
terlihat ketika pergerakan DI/TII Aceh mulai meredup. Dengan bimbingan
kepemimpinan Ali Hasjmy dan ulama-ulama dari seluruh provinsi, Aceh memiliki
kesempatan untuk menata kembali apa yang telah terlupakan selama masa
perang. Konferensi internasional digerai, buku buku dan jurnal diterbitkan dan
disebarkan ke banyak penjuru Aceh dan tingkat nasional, ajang ajang kebudayaan
diselenggarakan, pengkajian-pengkajian politik, sosial, sejarah, semakin massif
dibicarakan ditingkat kepemimpinan. Sayangnya hanya satu generasi yang dapat
menikmati lingkungan dan atmosphere intelektualisme ini di Aceh. Setelah itu
Aceh kembali redam dalam periode konflik melawan Republik Indonesia. Dan dalam
kurun waktu ini, Aceh tidak hanya kehilangan kesempatan bersinar tapi
juga kehilangan identitas yang tenggelam dalam sekolah sekolah yang dibakar,
pustaka-pustaka yang melumpuh, kunjungan kunjungan dari luar yang dibataskan,
dan pseudo-perspektif yang dibangun oleh pejuang-pejuang yang tidak begitu
megerti akar perjuangannya. Tentu setiap perang dilakukan dengan niat
baik.  Dan tentu Muhammad Hasan Ditiro memiliki pegangan tersendiri tapi tidak
tersampaikan pada mereka yang bergerilya dari pedalaman desa atau
kegelapan hutan.
Saat Tsunami menghempas, barangkali perdamaian adalah hadiah yang diberikan
Allah yang paling bernilai. Dalam kurun waktu 11 tahun perdamaian,
Aceh kini bisa melihat betapa hal yang coba dibangun berada pada
tingkat nol. Bahwa lawan Aceh hari ini bukanlah Barat dan Non-Muslim, tapi diri
kita sendiri dan Pemerintahan lokal.
Harusnya semakin berisi dan optimis keyakinan melawan  itu
ketika semua masyarakat Aceh dihadapkan pada pola pemerintahan yang tidakhilang arah
dan sesekali tidak beretika. Tidak ada model yang secara
konsisten coba dibentuk oleh pemerintah, pun ketika Syariah Islam
diberlakukan.  Ditambah lagi, Segala usaha yang dilakukan oleh
masyarakat awam atau aktifis sipil, mulai dari teriakan pelestarian peninggalan
sejarah atau rekonstruksi narasi sejarah hingga teriakan teriakan untuk
menangani kemiskinan di Aceh atau teriakan-teriakan untuk benar-benar menjadi
pemimpin yang Islami hanya baru keluar dari lidah sang pemimpin saat
periode pemindahan kekuasaan mendekat. 11 tahun perdamaian, tidak ada
suara-suara pemberontakan yang signifikan yang mampu
memompa pelesatan pembangunan di Aceh. Tentu warna pemberontakan yang disampaikan
hari ini tidak lagi efektif dengan perang tapi dengan pengetahuan.
Pemimpin yang akan terpilih tahun depan akan sangat menentukan apakah
Aceh akan terus menerus dalam kondisi kehilangan atau sebaliknya.

Telah terbit sebelumnya di koran Serambi
Indonesia. Bisa juga dilayari lewat www.serambinews.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

More articles ―